Home Makalah Makalah Tertulis PENINGKATAN MUTU MADRASAH

Main Menu

Key Concepts

Anda adalah pengunjung ke

Content View Hits : 873904
PENINGKATAN MUTU MADRASAH PDF Print E-mail
Written by Arief Furchan   
Thursday, 12 November 2009 20:30
 

KEBIJAKAN DEPAG DALAM
PENINGKATAN MUTU MADRASAH
1

Oleh:
Arief Furchan 2

Pendahuluan

    Makalah ini akan membahas pokok-pokok pikiran tentang Kebijakan Depag (dalam hal ini Ditjen Bagais) dalam kaitannya dengan Peningkatan Mutu Madrasah.  Untuk itu makalah ini, pertama-tama, akan membicarakan Visi dan Misi Ditjen Bagais dalam kaitannya dengan Madrasah.

Visi Ditjen Bagais dalam kaitannya dengan Madrasah

    Visi adalah pandangan mengenai kondisi yang diharapkan di masa depan.  Visi dapat diibaratkan sebagai impian yang ingin diwujudkan.
    
    Dalam kaitannya dengan madrasah, Ditjen Bagais mengharapkan (memimpikan) agar, di masa depan, madrasah di Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan lainnya dalam hal kualitas pengetahuan, ketrampilan, maupun mental keagamaannya.  Profil umum lulusan madrasah di masa depan, antara lain, memiliki keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia (berkepribadian muslim shaleh) serta memiliki ilmu dan ketrampilan yang berguna bagi masyarakatnya.  Secara ringkas, lulusan madrasah diharapkan akan berhasil dalam kehidupannya di dunia dan selamat dalam kehidupannya di akhirat nanti.

    Diharapkan bahwa keadaan ideal itu akan sudah tampak pada sebagian besar madrasah di Indonesia dalam waktu kurang dari sepuluh tahun.

Misi Ditjen Bagais dalam kaitannya dengan Madrasah

    Misi adalah tugas pokok.  Misi juga dapat diartikan sebagai alasan utama mengapa lembaga atau organisasi itu dibentuk. Tugas pokok atau misi Ditjen Bagais dalam hal ini adalah mewujudkan visi itu menjadi kenyataan melalui program-program strategis.

    Dengan demikian, misi Ditjen Bagais dalam hal ini adalah memberdayakan madrasah agar mereka dapat menghasilkan lulusan seperti yang digambarkan di atas.  Memberdayakan artinya membuat madrasah itu berdaya dan dapat secara mandiri mengatasi persoalan yang mereka hadapi.

Persoalan yang dihadapi oleh madrasah saat ini

    Persoalan utama yang dihadapi oleh kebanyakan madrasah dewasa ini adalah kualitas lulusan yang masih jauh dari harapan, terutama di bidang ilmu dan keterampilan.  Indikator paling mudah (dan sebetulnya paling rendah) adalah NEM.  Secara nasional, NEM rata-rata madrasah masih tergolong rendah (di bawah 6).  Ini berarti lulusan madrasah belum memiliki dasar yang kokoh (di bidang ilmu, ketrampilan, dan mental agama) untuk dikembangkan (dilatih) lebih lanjut.  

Berbagai kemungkinan penyebab:

    a)  Kepemimpinan pengurus yayasan dan Kepala Madrasah masih memprihatinkan.  Karena sejarah pendirian kebanyakan madrasah yang merupakan inisiatif masyarakat dan didorong untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan generasi muda Muslim, maka kebanyakan pengurus yayasan yang mengelola madrasah tidak memiliki pengetahuan dasar kependidikan modern, terutama dalam bidang kepemimpinan dan manajemen madrasah.  Demikian pula dalam hal pemilihan Kepala Madrasah.  Berbagai keterbatasan telah mengakibatkan banyak Kepala Madrasah yang kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk memimpin dan mengelola madrasah agar dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan sekolah/madrasah lainnya atau yang mampu memberikan sumbangan kepada masyarakat untuk memecahkan problem yang mereka hadapi.

    a)  Kurikulum  kebanyakan madrasah tampaknya masih kurang efektif, relevan, efisien, dan luwes.  Kurikulum masih terlalu banyak ditentukan oleh Pusat dan Pusat tampaknya kurang memberikan kebebasan kepada madrasah untuk menyesuaikan kurikulum itu dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya.  Padahal, kalau ada masalah dengan kualitas lulusannya, madrasah itulah yang akan menjadi sasaran keluhan dan protes masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke madrasah itu.

    b)  Proses Belajar Mengajar (PBM) di kebanyakan madrasah belum merangsang kreativitas siswa dan tidak mendorong siswa untuk beraspirasi kepada keberhasilan dan kebiasaan (etos) kerja yang baik.

    c)  Fasilitas belajar di kebanyakan madrasah, terutama perpustakaan, masih kurang mendukung proses belajar mengajar.

    d)  Lingkungan belajar di kebanyakan madrasah masih belum dapat mendukung proses belajar mengajar yang baik.

    e).  Input siswa yang kebanyakan bermutu rendah dan kurang/tidak adanya program remedial untuk membantu siswa yang belum siap untuk mengikuti program pendidikan yang diberikan di madrasah.

    f)  Terlalu dominannya peran pemerintah sehingga kebanyakan madrasah bersikap pasif dan sangat menggantungkan diri pada inisiatif pembinaan pemerintah (kurang memiliki inisiatif sendiri) untuk meninngkatkan mutu lulusannya.

    g)  Kurangnya dana operasional dan pengembangan madrasah.  Hal ini diperparah lagi dengan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kebanyakan pengurus yayasan dan Kepala Madrasah dalam hal membuat rencana strategis pengembangan madrasah, penggalian dana, dan pengelolaan keuangan.

Arah Kebijakan Ditjen Bagais ke Depan di Bidang Madrasah

    Kebijakan Ditjen Bagais ke depan dalam kaitannya dengan Madrasah adalah memberdayakan madrasah melalui penerapan kebijakan School-based Management (Manajemen berbasis Madrasah).  Inti dari kebijakan ini adalah membiarkan (memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada) madrasah untuk menentukan apa yang terbaik bagi madrasahnya dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas.  

    Dalam hal ini fungsi pemerintah (Ditjen Bagais) adalah :

    a) menentukan standar minimal mutu lulusan yang harus dicapai oleh madrasah;

    b) mengukur prestasi madrasah dalam upayanya membantu siswanya mencapai standar minimal mutu lulusan tersebut.

    c) membantu madrasah dalam upayanya untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada siswa agar para siswa tersebut dapat mencapai standar minimal mutu lulusan yang telah ditetapkan.  Bantuan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya: dengan membantu pengurus yayasan dan Kepala Madrasah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka di bidang kepemimpinan dan manajemen pendidikan sehingga mereka mampu memajukan madrasahnya dan meningkatkan kualitas lulusannya; membantu madrasah meningkatkan ketrampilan guru dalam mengajar; membantu madrasah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan menggali dan mengelola dana masyarakat, bantuan fisik (sedikit), dsb.

    Dalam kebijakan Manajemen Berbasis Madrasah ini, pemerintah hanya menentukan tujuan yang harus dicapai oleh madrasah (yakni membuat lulusannya memenuhi standar minimal mutu lulusan) dan memberi kebebasan (wewenang atau tanggung jawab) untuk menentukan sendiri, sesuai dengan kondisi dan situasi madrasahnya, bagaimana madrasah tersebut akan mencapai tujuan tersebut.  Oleh karena itu, berdasarkan pola kebijakan ini, madrasahlah yang akan menentukan kurikulum atau silabus (GBPP) yang akan dipakai di madrasahnya serta proses belajar mengajar yang akan diterapkan di madrasahnya.  Pemerintah hanya akan menagih hasilnya yang berupa mutu lulusan sesuai standar minimal yang telah ditetapkan.

    Penerapan kebijakan ini berakibat berubahnya pola hubungan antara pemerintah (Ditjen Bagais) dengan madrasah, dari pola di mana pemerintah lebih dominan menjadi pola di mana madrasah itu sendirilah yang lebih dominan dalam menentukan bagaimana meningkatkan mutu madrasah.  Seperti disebutkan di atas, dalam pola baru ini, pemerintah menempatkan diri pada posisi membantu madrasah mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan mutu lulusannya sehingga mencapai standar minimal mutu yang ditetapkan secara nasional.

    Pemberdayaan berarti pemberian kemampuan.  Untuk ini Ditjen Bagais akan melakukan langkah-langkah berikut guna mensukseskan program pemberdayaan ini:

1.  Merumuskan secara jelas kebijakan Manajemen Berbasis Madrasah ini.  Hal ini perlu dilakukan agar semua fihak yang terkait dengan madrasah mempunyai gambaran dan pemahaman yang sama mengenai kebijakan ini.  Ini mungkin akan berupa sebuah Buku Pedoman Peneapan Kebijakan Manajemen Berbasis Madrasah yang meliputi dasar pemikiran mengapa kebijakan ini perlu diterapkan, sasaran yang ingin dicapai dengan diterapkannya kebijakan ini, indikator ketercapaian sasaran tersebut, standar minimal mutu lulusan madrasah dan indikatornya, penegasan tentang mana tanggung jawab dan wewenang pemerintah (Ditjen Bagais) dan mana tanggung jawab dan wewenang madrasah dalam upaya membantu siswa mencapai standar minimal mutu tersebut, serta langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah (Ditjen Bagais) untuk membantu madrasah mencapai tujuan pendidikannya.

2.  Mensosialisasikan kebijakan yang telah dituangkan dalam Buku Pedoman tersebut untuk menyamakan gambaran dan pemahaman fihak-fihak yang terkait dengan madrasah serta menyatukan (mensinkronkan) langkah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.  Sosialisasi ini juga bermanfaat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan (umpan balik) dari fihak-fihak yang terkait itu guna menyesuaikan kebijakan itu dengan keadaan di lapangan.

3.  Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan itu di lapangan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian serta penyempurnaan-penyempurnaan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kebijakan tersebut.

Peran Pembina Pendidikan Agama

    Pembina Pendidikan Agama (yang dulu dikenal dengan istilah Penilik dan Pengawas) adalah kepanjangan tangan Ditjen Bagais di daerah dalam melaksanakan kebijakan Ditjen di bidang peningkatan mutu madrasah ini.  Oleh karena itu, pembina Pendidikan Agama, sebagai ujung tombak Ditjen Bagais di lapangan, harus benar-benar memahami kebijakan baru Ditjen Bagais ini.  Hal ini terutama disebabkan karena kepada merekalah madrasah akan bertanya dan meminta bantuan guna mencapai tujuan pendidikan mereka.

    Seiring dengan berubahnya posisi peran pemerintah (Ditjen Bagais) dalam usaha meningkatkan mutu lulusan madrasah ini, maka tentu saja posisi peran Pembina Pendidikan Agama pun akan berubah pula.  Citra bahwa Pembina Pendidikan Agama perlu ditakuti oleh pengurus madrasah karena dia lah yang dapat menentukan nasib madrasah harus diganti dengan penciptaan citra bahwa Pembina Pendidikan Agama adalah orang dicintai dan amat diharapkan kedatangannya oleh madrasah karena dia lah yang dapat membantu madrasah mencarikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.

    Untuk memahami di mana posisi dan peran fihak-fihak yang terkait dalam pendidikan di madrasah ini, sebaiknya kita menyadari bahkwa pada hakikatnya pelaku pendidikan di madrasah itu hanya ada dua, yaitu guru dan murid.  Peran guru adalah mendidik dalam arti membantu murid menguasai ilmu, ketrampilan, sikap, dan perilaku agar mereka dapat sukses dalam kehidupan mereka di dunia ini (dapat menyumbangkan ilmu dan ketrampilannya kepada masyarakat) dan menguasai ilmu, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan mereka selamat dalam kehidupan mereka di akhirat nanti.  Fihak-fihak terkait lainnya, mulai dari orang tua, tukang kebun, kepala madrasah, pengurus yayasan, sampai ke Kakanwil Depag, Direktur Mapenda, Dirjen, dan Menteri Agama mempunyai peran membantu agar pendidikan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya itu berhasil.

    Dengan demikian, maka tugas utama Pembina Pendidikan Agama dalam kaitannya dengan madrasah ini adalah:  membantu pengelola madrasah (pengurus yayasan, kepala madrasah, guru) untuk melaksanakan tugas dan peran pendidikannya secara baik.  Keberhasilan kerja seorang Pembina Pendidikan Agama Islam, antara lain, dapat diukur dengan melihat apakah madrasah di wilayahnya maju ataukah tidak.  Usaha membantu ini mungkin dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1.  Melakukan observasi (penelitian) mengenai pelaksanaan pendidikan di madrasah.

2.  Berdasarkan penelitian (observasi) itu, berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan (standar minimal mutu lulusan) ia menilai mutu pelaksanaan pendidikan di madrasah yang bersangkutan.

3.  Apabila mutu/prestasi lulusan kurang memuaskan, ia lalu menganalisa faktor-faktor di madrasah itu guna menentukan apa yang menyebabkan rendahnya mutu lulusan tersebut (melakukan diagnosa).  Kalau perlu, ia dapat meminta bantuan ahli untuk menganalisa persoalan yang dihadapi oleh madrasah tersebut.

4.  Berdasarkan analisa tersebut ia memberikan saran tindakan yang perlu dilakukan oleh Kepala Madrasah/pengurus yayasan guna menghilangkan penyebab rendahnya mutu lulusan tersebut.

5.  Apabila diperlukan ia dapat membantu Kepala Madrasah/pengurus yayasan untuk mendapat bantuan (rresources) dari fihak lain (Pemda, IAIN, IKIP, Kandepag, dsb.).

Penutup

    Demikianlah pokok-pokok pikiran mengenai kebijakan Ditjen Bagais dalam upaya meningkatkan mutu madrasah.  Perlu diketahui bahwa kebijakan ini, walau sudah disepakati penerapannya di tingkat Pusat (Ditjen Bagais dan Direktorat Mapenda), masih perlu diikuti oleh Pedoman Pelaksanaan yang saat ini masih digodok di Direktorat Mapenda.  Namun, sebagai antisipasi, para pembina Pendidikan Agama diharapkan agar mempersiapkan diri untuk memainkan peran yang mungkin amat jauh berbeda dari peran yang selama ini dimainkan.  Persiapan ini dapat dilakukan dengan, misalnya, membaca buku tentang apa yang dimaksud dengan School-based Management, bagaimana menjadi konselor pengembangan madrasah, berbagai konsep, pendekatan, dan teknik praktis untuk memajukan madrasah di era yang penuh persaingan ini. 


1 Disampaikan pada  Pelatihan Supervisi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Tahun 2001, BEP Depag di Pusat Pendidikan Infantri, Bandung.
2 Sekretaris Ditjen Kelembagaan Islam, Depag.

Last Updated on Wednesday, 09 December 2009 08:30